▴Teko Mas Bagelen▴
▴kec bag▴
▴Layanan Aduan▴
▴Eksotika Bagelen▴ - Semarak 75 Tahun Humas Polri, Kasi Trantibum Kecamatan Bagelen Monitoring Kegiatan Donor Darah di Desa Dadirejo
- Tingkatkan Kesadaran Hukum Aparatur, Kecamatan Bagelen Ikuti Bimtek Kesadaran Hukum Anggota KORPRI Tahun 2026
- Dukung Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bagelen Ikuti Rapat Penguatan Peran Pengelola Kepegawaian
- Mengikuti Sosialisasi Kerugian Negara dan Rakor Keuangan Daerah, Kab. Purworejo 2026 di Ruang Arahiwang Setda Purworejo
- Apel Pagi Kecamatan Bagelen: Camat Tekankan Percepatan Realisasi Kegiatan dan Pemutakhiran Data DTSEN
- Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Kecamatan Bagelen Hadiri Penyaluran BLT Dana Desa Oktober 2026 di Desa Clapar
- Menuju Rintisan Kampung Arsip, Desa Kemanukan Gelar Sarasehan Pengelolaan Arsip Keluarga
- Antisipasi Potensi Karhutla, Camat Bagelen Terima Kunjungan Monitoring Tim BPBD Kabupaten Purworejo
- Tingkatkan Layanan Kesehatan Terpadu, Posyandu ILP Desa Soko Resmi Diluncurkan
- Siapkan Pilkades Serentak 2027, Camat Bagelen Buka Sosialisasi bagi Pemerintah Desa dan BPD
Dukung Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bagelen Ikuti Rapat Penguatan Peran Pengelola Kepegawaian
Dukung Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bagelen Ikuti Rapat Penguatan Peran Pengelola Kepegawaian
.png)
Keterangan Gambar : Dukung Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bagelen Ikuti Rapat Penguatan Peran Pengelola Kepegawaian
Purworejo, 19 Oktober 2026 – Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat tata kelola administrasi dan manajemen kepegawaian, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bagelen, Bapak Kuswandono, S.E., mengikuti Rapat Penguatan Peran Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Pengelola Kepegawaian dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, pada Senin, 19 Oktober 2026, bertempat di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purworejo.
Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan penguatan pemahaman bagi para kepala subbagian umum dan kepegawaian serta pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo mengenai peran strategis pengelolaan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penguatan peran pengelola kepegawaian menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung reformasi birokrasi. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan merupakan fondasi dalam membangun aparatur yang kompeten, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.
Selain itu, transformasi pelayanan publik menuntut adanya peningkatan kualitas kinerja aparatur, kedisiplinan, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan sistem dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, fungsi subbagian umum dan kepegawaian tidak hanya berfokus pada administrasi rutin, tetapi juga berperan dalam mendukung pengembangan kompetensi pegawai dan peningkatan kualitas organisasi.
Keikutsertaan Kuswandono, S.E., dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian di Kecamatan Bagelen, termasuk dalam pengelolaan data pegawai, penegakan disiplin, pelayanan administrasi kepegawaian, serta dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Melalui rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen di antara para pengelola kepegawaian untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi serta mendukung penerapan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Pemerintah Kecamatan Bagelen berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas tata kelola organisasi. Dengan pengelolaan kepegawaian yang semakin baik, diharapkan kinerja organisasi meningkat dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih responsif, transparan, dan akuntabel.




