Perkuat Sinergi Optimalisasi Pendapatan Daerah, Camat Bagelen Hadiri Rakor Realisasi Pajak Triwulan III Tahun 2026
Perkuat Sinergi Optimalisasi Pendapatan Daerah, Camat Bagelen Hadiri Rakor Realisasi Pajak Triwulan III Tahun 2026

BAGELEN 12 Oktober 2026 – Camat Bagelen, R. Iman Ciptadi, S.Pd., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi dan Realisasi Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin, 12 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo dan menjadi forum evaluasi serta koordinasi terkait realisasi penerimaan pajak daerah hingga Triwulan III Tahun 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan capaian penerimaan pajak daerah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, serta memperkuat langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Purworejo.

Kehadiran Camat Bagelen dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dan pemerintah kecamatan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perpajakan serta mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Optimalisasi penerimaan pajak daerah diharapkan dapat berjalan melalui peningkatan koordinasi, pendataan yang lebih akurat, serta tindak lanjut terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh jajaran terkait semakin memperkuat komitmen dan sinergi dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah Tahun 2026.

Pemerintah Kecamatan Bagelen siap mendukung langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.